Adapun peraturan-peraturan terkait dengan tugas dan fungsi pada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Undang-UndangUU NO 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJAUnduhUU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNGUnduhUU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAANUnduhUU NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSIUnduhUU NO 11 TAHUN 2O2O TENTANG CIPTA KERJAUnduhPeraturan PemerintahPP NO 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNGUnduhPP NO 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUnduhPP NO 22 TAHUN 2O2O TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OI7 TENTANG JASA KONSTRUKSIUnduhPP NO 16 TAHUN 2O2I TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2OO2 TENTANG BANGUNAN GEDUNGPP No 16/2021Lampiran 1Lampiran 2Lampiran 3Peraturan PresidenPERPRES No 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dicabut dengan : PERPRES No. 16 Tahun 2018)UnduhPenjelasanPERPRES No 35 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dicabut dengan : PERPRES No. 16 Tahun 2018)UnduhPERPRES No 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Dicabut dengan : PERPRES No. 16 Tahun 2018)UnduhPERPRES No 172 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dicabut dengan : PERPRES No. 16 Tahun 2018)UnduhPERPRES No 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dicabut dengan : PERPRES No. 16 Tahun 2018)UnduhPerPres No. 16 Th 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahUnduhPERPRES NO 33 TAHUN 2O2O TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALUnduhLampiran 1Lampiran 2Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNGUnduhPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKUnduhPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNGUnduhLampiran 1Lampiran 2Lampiran 3Lampiran 4PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNGUnduhLampiran 1Lampiran 2Lampiran 3Lampiran 4Lampiran 5Lampiran 6Peraturan MenteriPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN (Diubah dengan PMK No. 243/PMK.05/2015)UnduhPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARANUnduhPeraturan DirjenPerdirjen Perbendaharaan No. Per-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam PengerjaanUnduhSection 2Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)PERATURAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA/KONTESUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLAUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN PELAKU USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAUnduhPeraturan LKPP NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASAUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONALUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASAUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHUnduhPERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2021 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIAUnduh