HIMPUNAN PERATURAN BADAN LAYANAN UMUM

HPBLU Umum

I. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

  1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum

II. Persyaratan, Penetapan dan Pencabutan

  1. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara .
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2016 tentang  Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

III. Pengendalian Internal

  1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum

IV. Kepegawaian BLU

  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Surat Direktur Pembinaan PK BLU S-1995/PB.5/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang Berasal Dari Tenaga Profesional Non-Pegawai Negeri Sipil
  3. Surat Direktur Pembinaan PK BLU S-8039/PB.5/2017 tentang Iuran BPJS Kesehatan Pegawai BLU Profesional Non PNS
  4. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan

HPBLU Perencanaan

I. Perencanaan dan Penganggaran

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum .
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum

II. DIPA BLU

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-6332/PB/2015 hal Pengesahan dan/atau Revisi DIPA BLU atas Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk barang/jasa
  3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-75/PB/2015 hal Tindak Lanjut Pengesahan dan/atau Revisi DIPA BLU atas Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk barang/jasa

III. Pengelolaan Kas dan Investasi

  1. Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
  2. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 
  3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
  5. Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 182/ PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga

IV. Pengelolaan Utang dan Piutang

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum

HPBLU Pelaksanaan

I. Pendapatan dan Belanja

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-2/PB/2015 tentang Perubahan atas PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU
  3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

II. Standard dan Tarif Layanan

  1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

III. Remunerasi BLU

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
  2. Surat Direktur Pembinaan PK BLU S-3232/PB.5/2016 tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas Remunerasi satker BLU
  3. Surat Direktur Pembinaan PK BLU S-2614/PB.5/2017 tentang Pengenaan PPh Pasal 21 atas Remunerasi BLU

IV. Pengelolaan Aset

  1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga

HPBLU Pertanggungjawaban

I. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

  1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum
  6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-5511/PB/2016 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

II. Penyelesaian Kerugian

  1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain
  2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara

III. Surplus dan Defisit

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana pada Badan Layanan Umum
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31/PB/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Penarikan dan Pengembalian Surplus Anggaran dan /atau Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

HPBLU Akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Untuk BLU Bidang Kesehatan

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-36/PB/2016 tentang pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang layanan Kesehatan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2017 tentang Pedoman Penyusunan Kontrak Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan

Untuk BLU Bidang Pendidikan

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-21/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan

Untuk BLU Bidang Lainnya

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-35/PB/2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya

HPBLU Pengawasan

Dewan Pengawas BLU

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Di Lingkungan Pemerintah Pusat

II. Pembinaan dan Pengawasan

  1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-07/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-07/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System
  4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-29/PB/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System
  5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-287/PB/2016 tentang Tata Cara Reviu Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
  6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-656/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2018

HPBLU LAINNYA

  1. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  2. PP  Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
  3. PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  4. PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  5. PMK No 230/Pmk.05/2009 Tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
  6. PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
  7. PMK No. 44 /PMK.05/2009 Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  8. PMK No. 197/PMK.05/2008 : Tata cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
  9. PMK No. 76/PMK.05/2008: Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
  10. PMK No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum
  11. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  12. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  13. PMK No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
  14. PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layana Umum
  15. PMK No. 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
  16. PMK no. 171/PMK.05/2007: Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Mencabut Permenkeu no. 59/PMK.06/2005
  17. PMK No. 08/PMK.02/2006 : Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
  18. KMK No. 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  19. Permendiknas No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan dewan pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum
  20. Permendiknas no. 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran
  21. Permendiknas no. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU
  22. Permendiknas no. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas
  23. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan lampirannya atau di sini atau di sini
  24. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-62/PB/2009: Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
  25. Perdirjen No. PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri yang Diterima Sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU atau di sini
  26. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  27. Permendikbud no. 77 Tahun 2014: Pedoman Pengusulan Dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum